Dalam dua tahun terakhir Kabupaten Jember mengalami kemunduran yang signifikan, akibat Kepala Daerah sering menabrak aturan Perundang-Undangan. Demikian disampaikan Ketua DPC Gerindra Jember HM. Satib.

Menurut Satib, akibat Kepala Daerah sering melakukan pelanggaran terhadap aturan, sejumlah progam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa berjalan normal. Terakhir APBD 2018 gagal ditetapkan, akibat Bupati menolak mengakomodir usulan realokasi angaran yang sudah disepakati Tim Anggaran Dan Badan Anggaran.

Ditambah lagi banyaknya janji-janji politik yang sampai hari ini belum terealisasi, sehingga Satib menilai wajar jika kemudian masyarakat kecewa dan melkukan gerakan aksi massa, untuk mengekspresikan kekecewaannya terhadap kinerja Pemkab Jember.

Sebelumnya Satib menegaskan, tambahan tunjangan kesejahteraan GTT-PTT bagi DPC Gerindra merupakan harga mati. Jika Bupati tetap menolak memberikan alokasi anggaran untuk GTT-PTT, Satib mengintruksikan kepada Fraksi Gerindra DPRD Jember, untuk menolak melanjutkan pembahasan APBD 2018.

(1.114 views)