Wakil Ketua DPRD Jember yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ni Nyoman Martini pesimis, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI untuk Kabupaten Jember tahun ini, bisa lebih baik dari tahun kemarin. Martini menilai kinerja Pemkab Jember terlihat asal-asalan.

Menurut Martini, rendahnya penyerapan anggaran, realisasi Hibah dan Bansos, serta banyaknya progam kegiatan tidak jalan yang mestinya hanya tinggal melaksanakan, menunjukkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah tidak maksimal.

Kalau kinerja Pemkab seperti ini sama artinya Pembahasan APBD yang menyita waktu, tenaga dan pikiran tersebut dianggap main-main. Martini mencontohkan 1.103 Hibah dan Bansos yang di masuk dalam APBD 2017, hanya diakui 352 yang sudah disertai proposal pengajuan oleh SKPD. Belakangan malah diakui, ternyata SK Bupati terkait Penetapan Penerima Hibah sampai hari ini belum ada. Padahal semestinya SK Penetapan Penerima Hibah sudah harus ada sebelum diajukan dalam KUA PPAS.

Jika kinerja Pemkab Jember seperti ini, Martini pesimis hasil audit BPK RI tahun 2017 untuk Kabupaten Jember bisa lebih baik dibanding tahun 2016 lalu. Padahal tahun 2016 hasil audit BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP, turun dibanding tahun 2015 lalu yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

(792 views)