Kawan KISS FM

Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Non-ASN DPRD Jember telah mengundang puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta LSM dan Ormas, untuk membahas persoalan tenaga Non-ASN di lingkungan Pemkab Jember.

Namun, hingga kini, belum ada kesimpulan yang diambil. Pasalnya, masih ada beberapa OPD yang belum memberikan keterangan, terutama dinas yang memiliki jumlah tenaga Non-ASN terbanyak.

Selain itu, data yang telah diajukan dalam rapat masih belum diklarifikasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Jember.

Wakil Ketua Pansus DPRD Jember, Tabroni, pada Jumat, 14 Maret 2025, mengungkapkan bahwa beberapa dinas yang belum dipanggil, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, memiliki jumlah ASN dan Non-ASN terbanyak dibandingkan OPD lainnya.

Sebelumnya, pemanggilan OPD masih tertunda karena bertepatan dengan agenda penting lain, seperti kegiatan reses dan sidang paripurna DPRD Jember.

Tabroni juga menjelaskan bahwa data sementara yang diperoleh dari berbagai OPD, Ormas, dan LSM masih dalam tahap inventarisasi. Ada beberapa perbedaan antara data yang dikumpulkan saat ini dengan data dari BKPSDM. Namun, jumlah total tenaga Non-ASN masih belum bisa direkap sepenuhnya karena masih menunggu hasil pertemuan dengan OPD yang belum dipanggil.

Dalam waktu dekat, Pansus akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Sebelumnya, LSM Government Corruption Watch telah menyerahkan enam dokumen terkait dugaan penyimpangan dalam rekrutmen ASN di Kabupaten Jember sejak tahun 2021 hingga 2024.

Dokumen tersebut diserahkan langsung kepada Pansus Non-ASN pada Selasa sore, 4 Februari 2025. Selain itu, Pansus juga telah menggelar pertemuan dengan 20 OPD di Pemkab Jember untuk mengurai persoalan tenaga Non-ASN.

<<< Hafit

(419 views)