Komisi X DPR RI Minta Kemenkeu dan Kemendagri Siapkan Gaji PPPK dari APBN

Rekrutmen Aparatur Sipil Negara ( ASN), melalui Formasi PPPK Sejumlah daerah, selalu jomplang, di bawah kuota yang disediakan pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena anggaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, usai menjadi Nara sumber dalam diskusi dan umpan balik alumni, di Aula Fisip Universitas Jember, Sabtu siang. Pria yang biasa dipanggil bang Pur ini, hadir dalam acara reuni Akbar Alumni FISIP Unej, Karena Juga Alumni Fisip.

Bang Pur menjelaskan, dalam kunjungan dan pantauan rekrutmen ASN dari formasi PPPK, terutama guru dari Aceh sampai Papua, formasi yang disediakan selalu di bawah kuota pemerintah pusat.

Bang Pur mencontohkan pemerintah pusat menyediakan kuota seribu orang, namun formasi hanya diisi 500 orang. Pemerintah daerah selalu beralasan, tidak ada anggaran untuk membiayai gaji mereka. Sebab, tidak ada anggaran dari pusat, yang diberikan kepada daerah.

Karena itulah, perlu ada penyelesaian dihulu atau APBN untuk menyediakan anggaran PPPK di Daerah. Karena itulah Komisi X DPRI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud RI untuk segera berkoordinasi dengan Panselnas. khususnya Kemenkeu RI dan Kemendagri RI untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang bersumber dari APBN dengan skema yang jelas.

(74 views)