Paripurna LPP APBD Macet, Bupati dan Pemprov Jatim Konsultasi Ke Kemendagri

Meski paripurna pengesahan LPP APBD 2021 gagal dilaksanakan akibat anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum, sesuai aturan perubahan APBD 2022 tetap bisa berjalan. Demikian disampaikan wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim Rabu siang.

Halim menjelaskan, polemik tentang LPP APBD ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Sehingga bupati bersama tim dari pemprov Jawa Timur, saat ini sedang berkonsultasi kepada Dirjen bina keuangan daerah Kementerian dalam negeri.

Meski demikian lanjut Halim, hal ini tidak ada pengaruhnya terhadap proses perubahan APBD 2022. Sebab yang akan dibahasa dalam perubahan APBD 2022 adalah Silpa dari APBD tahun 2021, yang merupakan hasil audit BPK yang sudah ditetapkan.

Halim berharap bupati bersama tim dari Pemprov Jawa Timur yang sedang berkonsultasi kepada dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dapat segera menemukan solusi, sehingga setelah disahkan oleh gubernur nanti, bupati bisa langsung menggunakan Perkada.

(66 views)