Gubenur Tolak Perkada APBD 2021 Yang Diajukan Bupati Jember

Gubenur menolak menyetujui peraturan kepala daerah atau perkada APBD 2021, yang diajukan oleh bupati Jember Faida. Sebab dalam perkada yang diajukan, masih banyak adanya pengeluaran yang tidak beraifat rutin, wajib dan mengikat.

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, selain membahas mutasi yang dinilai melanggar aturan, rapat koordinasi di bakorwil antara pemkab Jember dan pemprov Jawa Timur juga membahas persoalan APBD Jember 2021, yang sampai saat ini belum dibahas. Pemprov menyampaikan bahwa bupati Jember Faida sudah mengajukan perkada APBD 2021, sebagai dasar penggunaan anggaran.

Namun lanjut Halim, dalam forum dan juga berita acara rapat disampaikan, gubernur menolak menyetujui perkada yang diajukan bupati Jember, karena masih banyak alokasi anggaran yang tidak bersifat rutin, wajib dan mengikat. Sehingga pemprov memerintahkan pemkab Jember melakukan revisi, sesuai aturan bahwa perkada hanya untuk pengeluaran rutin, wajib dan mengikat seperti gaji pegawai, telisa dan operasional kantor.

Lebih jquh Halim menjelaskan, pemprov memerintahkan agar untuk tahun 2021 kabupaten Jember tidak lagi menggunakan perkada. Namun karena belum ada titik temu antara pemkab dan DPRD, maka pemprov menyarankan agar APBD 2021 dibahas bersama bupati baru pasca pelantikan bupati terpilih bulan Februari mendatang.

 

(650 views)