Mutasi Ilegal Yang Dilakukan Bupati Jember Berpotensi Pidana

 

Mutasi yang dilakukan bupati Jember dinilai merupakan pelanggaran berat, yang selain akan mendapatkan sanksi administrasi juga berpotensi masuk ranah pidana. Demikian disampaikan kepala inspektorat pemprov Jawa Timur Hermi Perdana Putra, di kantor Bakorwil Jember Rabu siang.

Helmi menilai pergantian pejabat definitif dengan digantikan oleh plt yang dilakukan bupati Jember, dinilai cacat hukum dan merupakan pelanggaran berat. Karena itu saat ini pemprov sedang melakukan kajian, dan akan segera membatalkan keputusan tersebut.

Sedangkan untuk sanksi administrasi lanjut Helmi, pemprov akan mengusulkannya kepada mendagri. sementara untuk sanksi pidana akan diteruskan kepada aparat penegak hukum, sebab dalam undang-undang sangat jelas, kepala daerah dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan paslon hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Pelanggaran atas aturan ini akan mendapatkan sanksi pidana.

Lebih jauh Helmi menegaskan, para pejabat pemkab Jember yang merasa dirugikan atas keputusan bupati ini, dipersilahkan segera melapor ke pemprov Jatim secara resmi  agar bisa segera ditindaklanjuti. Sebab menurut Helmi, persoalan Jember sudah dilaporkan langsung ke kemendagri, dan saat ini Jember dalam pantauan Mendagri.

 

 

 

(335 views)