Pembahasan APBD 2021 Terhenti, Diduga Akibat Pembangkangan Birokrasi

 

Hingga saat ini APBD Jember tahun 2021 belum bisa dibahas. Wakil Ketua DPRD Jemner Ahmad Halim menduga terjadi pembangkangan birokrasi di internal pemkab, sehingga KUA PPAS APBD 2021 sampai saat ini belum diserahkan ke DPRD.

Menurut Halim, sesuai aturan KUA PPAS diajukan ke dewan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten disahkan Gubernur. Sehingga KUA PPAS yang akan dibahas bisa selaras dengan RKPD. Karena itu DPRD minta Pemkab ajukan KUA PPAS yang sudah disesuaikan dengan RKPD.

Namun sayangnya pemkab menolak merevisi KUA PPAS. Halim menduga saat ini terjadi pembangkangan birokrasi, sebagai bentuk kekecewaan sejumlah pejabat terhadap hasil pilkada dan pengembalian jabatan. Karena itu DPRD berkirim surat secara resmi kepada Gubenur, agar persoalan ini segera terselesaikan.

Lebih jauh Halim menjelaskan, sistem pembahasan APBD tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. dimana APBD yang disusun harus sesuai dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. sehingga harusnya tidak ada alasan bagi pemkab menolak untuk mengajukan KUA PPAS perbaikan, karena KUA PPAS yang diajukan sebelumnya jelas tidak berdasarkan SIPD.

 

(243 views)