Dugaan Pidana Pemilu Yang Dituduhkan Kepada Plt Bupati Tidak Memenuhi Unsur

Setelah melakukan pemeriksaan dan berkoordinasi bersama Gakkumdu, Bawaslu Jember menghentikan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, yang dituduhkan kepada Plt bupati dan sekkab terkait pengembalian SOTK.

Komisioner Bawaslu Jember Dwi Endah menjelaskan, beberapa waktu lalu bawaslu menerima laporan dari Husni Thamrin, atas dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait pengembalian SOTK oleh Plt bupati Jember Muqit Arif, dengan alasan sesuai aturan 6 bulan sebelum.pilkada tidak boleh ada mutasi jabatan.

Bawaslu kemudian melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak, termasuk diantaranya Plt Bupati dan Sekkab sebagai terlapor. Hasil klarifikasi tersebut kemudian dibawas dalam forum Gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan, yang hasilnya disimpulkan penanganan kasus dihentikan. Sebab unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan tidak terpenuhi.

Diberitakan sebelumnya Mohamad Husni Tamrin melaporkan Plt Bupati dan sekkab ke Bawaslu, atas dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sebab Plt bupati dan Sekkab melakukan pengembalian jabatan 366 orang pejabat pemkab sesuai SOTK 2016, untuk melaksanakan perintah Mendagri.

 

(341 views)