Bupati Disanksi Tidak Diberikan Hak Keuangannya Selama 6 Bulan

sanksi

Bupati Jember akhirnya dijatuhi sanksi administratif, berupa tidak diberikan seluruh hak-haknya sebagai bupati. Hal ini merupakan sanksi atas keterlambatan APBD Jember tahun 2020, yang menurut penilaian pemerintah pusat dan provinsi sepenuhnya akibat kesalahan bupati.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi Selasa siang membenarkan sanksi tersebut. Menurut Itqon, pimpinan DPRD bersama pemkab Jember yang diwakili oleh Sekkab, hari Senin sudah menerima surat terkait sanksi keterlambatan APBD 2020, yang ditandatangani langsung oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Tertulis dalam surat tersebut, sanksi yang dijatuhkan yakni tidak diberikannya hak-hak keuangan bupati selama 6 bulan, terhitung sejak September 2020 hingga Februari 2021. Hak keuangan yabg tidak diberikan tersebut diantaranya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan operasional, honor kegiatan, dan pendapatan lain sesuai perundang-undangan.

Sebelumnya mendagri berkirim surat, meminta agar gubernur menjatuhkan sanksi atas keterlambatan penetapan APBD Jember tahun 2020, kepada pihak yang bersalah. Setelah diselidiki oleh tim pemprov, diketahui keterlambatan APBD murni akibat kesalahan bupati.

 

 

 

 

(393 views)