BPK Beberkan 8 Point Penting Yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian Negara

Pasca diberikannya predikat disclaimer untuk pemkab Jember, BPK RI regional Jawa Timur beberapa wakru lalu mengundang pimpinan DPRD Jember. Salahsatunya BPK minta DPRD mengawasi penggunaan honor kegiatan pemkab yang tidak sesuai ketentuan.

 

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, dalam konsultasi dengan BPK atas tindaklanjut hasil pemeriksaan, DPRD diminta untuk terus mengawasi sejumlah rekomendasi BPK tahun 2017, 2018 dan 2019 yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh pemkab Jember. Diantaranya pemberian honor dalam sejumlah kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, karena diluar struktur kepwgawaian.

 

Kesimpulan dari konsultasi pimpinan DPRD kepada BPK RI tersebut lanjut Halim, ditemukan setidaknya 8 poin penting yang menurut BPK berpotensi merugikan keuangan negara. Namun Halim enggan menyebutkan secara rinci poin yang dinilai menimbulkan kerugian negara yang dimaksud.

 

Halim juga mengaku belum tahu pasti total nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Temuan BPK ini akan langsung diteruskan ke masing-masing komisi di DPRD sesuai tupoksinya, untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut.

(236 views)