PDI Perjuangan Nilai Penghentian Kasus Dugaan Pemalsuan Dukungan Oleh Gakkumdu Tidak Logis

DPC PDI Perjuangan selaku pelapor menilai, penghentian kasus dugaan pemalsuan dukungan bakal calon perseorangan oleh sentra penegakan hukum terpadu atau Gakkumdu lidak logis. Apalagi kasus ini sebelumnya sudah ditetapkan oleh Bawaslu sebagai Temuan pelanggaran pidana pemilu.

Ketua badan pemenangan pemilu DPC PDI Perjuangan Widarto menilai, penghentian kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Gakkumdu sangat tidak logis. Padahal Bawaslu setelah mengkonfirmasi sejumlah penyelenggara yabg namanya dicatut dalam daftar dukungan calon perseorangan, menemukan sejumlah nama yang mengaku tidak pernah memberikan KTP apalagi dukungan.

Itulah yang menjadi dasar bagi Bawaslu menetapkannya sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Tetapi menjadi aneh ketika dinaikkan ke Gakkumdu yang selain Bawaslu didalamnya juga ada kejaksaan dan kepolisian, tiba-tiba direkomendasikan untuk dihentikan. Padahal menurut Widarto, form B1 dikumpulkan untuk dukungan kepada calon perseorangan. Artinya obyek hukumnya disini sudah sangat jelas.

Widarto mendesak para penyelenggara pemilu yang namanya dicatut, dan sudah menyampaikan kepada Bawaslu bahwa dirinya tidak pernah memberikan KTP, segera melapor kepada pihak kepolisian. Sebab DPC PDI Perjuangan hanya bisa melaporkannya kepada Bawaslu dan KPU. Untuk laporan kepada polisi harus dilakukan oleh yang bersangkutan.

Diberitakan sebelumnya, melalui rapat pleno Bawaslu sabtu lalu menetapkan pencatutan nama puluhan penyelenggara dalam daftar dukungan calon perseorangan, sebagai temuan Bawaslu. Selanjutnya kasus ini dinaikkan kepada Gakkumdu dalam koordinasi pertama, namun rekomendasi Gakkumdu agar kasus ini dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.

 

 

 

(416 views)