DPRD Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Kerugian Negara dalam Progam Beasiswa

 

DPRD Jember desak aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan Badan Pemeriksa keuangan, atas sejumlah kejanggalan dalam progam beasiswa pemkab Jember. Diantaranya banyak ditemukan NIM ganda, pencairan yang tidak sesuai prosedur serta kejanggalan lainnya.

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun anggaran 2019, ditemukan puluhan nama penerima beasiswa yang memiliki nomor induk mahasiswa dan nomor KTP yang sama. Bahkan diduga ada mahasiawa yang sudah lulus, ternyata masih mendapat beasiswa tahun 2019.

Lebih aneh lagi ada beasiswa yang dicairkan tahun 2019, tetapi untuk pembayaran tahun 2018 dan 2019. Nama-nama penerima beasiswa juga banyak yang tidak masuk dalam SK bupati. Padahal prosedurnya, beasiswa bentuk anggarannya bantuan sosial yang tidak bisa dibagikan semaunya sendiri, tetapi harus diusulkan sebelum penetapan APBD 2019 dan di tetaplan dalam SK bupati.

Atas kejanggalan ini Halim mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti hingga tuntas, jika memang terbukti adanya indikasi kerugian negara. Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat Disclaimer atau Tidak memberikan penilaian, yang merupakan predikat terburuk dalam tata kelola keuangan negara. Predikat ini juga baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah kabupaten Jember.

 

 

 

 

(424 views)