Deadlock APBD Jember Yang Difasilitasi Pemprov, Akibat Tim Anggaran Pemkab Tidak Berwenang Penuh

Kepala Inspektorat Pemprov Jawa Timur Helmi Perdana Putra, yang juga ketua Tim pemprov yang bertugas memfasilitasi agar pembahasan APBD Jember segera tuntas, heran karena Tim Anggaran Pemkab Jember tidak bisa mengambil keputusan strategis, karena takut kepada bupati.

Kepada sejumlah Wartawan Helmi Kamis siang menceritakan, dalam pertemuan antara tim anggaran pemkab dan badan anggaran DPRD Jember di kantor Bakorwil Kamis siang, DPRD Jember tegas menyatakan siap membahas APBD khususnya anggaran yang masih tersisa, dengan mengabaikan anggaran yang sudah terlanjur digunakan. Dan memang secara regulasi menurut Helmi memungkinkan.

Namun Tim Anggaran Pemkab tidak berani menjamin DPRD mendapatkan hak dan kewenangannya dalam proses pembahasan APBD. Padahal menurut Helmi APBD wajib di bahas bersama pemkab dan DPRD, karena memang DPRD memiliki fungsi Budgeting. Alasan Sekda selaku ketua tim anggaran cukup aneh, tidak bisa memutuskan karena takut kepada bupati.

Harusnya lanjut Helmi, dalam konteks APBD Tim anggaran merupakan perwakilan bupati yang memiliki kewenangan penuh. Sehingga apapun yang diputuskan Tim anggaran terkait APBD, bupati harus mengikuti. Tetapi nyatanya kondisi di Jember ini berbeda, Ketua tim anggaran tidak berani mengambil keputusan. Segala sesuatu masih harus dikonsultasikan kepada bupati.

Meski demikian Helmi masih memberikan kesempatan kepada sekda untuk konsultasi kepada bupati melalui telefon, bahkan bukan hanya sekali tapi sampai 3 kali. Namun karena tidak juga ada jawaban, maka diputuskan rencana pembahasan APBD yang difasilitasi Pemprov Jatim Deadlock. Hari ini juga Tim Pemprov kembali ke Surabaya untuk melaporkan hasil ini kepada Gubernur dan Mendagri.

(564 views)