Rumah Teduh Desak Pemerintah Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi hingga saat ini, Rumah Teduh jember, mendesak pemerintah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Terhitung sejak tanggl 25 November hingga 10 Desember 2019 besok, Rumah Teduh Jember menggelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  atau 16 HAKTP.

Koordinator Rumah Teduh Jember, Linda Dwi Eriyanti menjelaskan, berdasarkan data Komnas Perempuan hingga saat ini angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk di Jember saja,dari data yang ada di LBH Jentera Perempuan Indonesia , ada pengaduan kekerasan terhadap perempuan 3 – 5 kali per hari di tahun 2019.

Atas kondisi yang memperihatinkan tersebut, meski beberapa waktu lalu dirinya merasa kecewa DPRI gagal mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, pihaknya terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.

Bahkan bertepatan dengan  Hari Hak Asasi Manusia, pihaknya menggelar kampanye anti kekerasan terhadap perempuan selama 16 hari.  Pihaknya juga terus mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Dengan adanya undang-undang tersebut nantinya masyarakat akan dipaksa untuk bersama-sama pedulu terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Lebih jauh Linda berharap, jika nantinya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-uandang, tidak hanya sekedar aturan tertulis. Namun, juga harus ada keseriusan dari aparat penegak hukum.

(403 views)