Sejumlah LSM Dukung Langkah DPRD Gunakan Hak Interpelasi

Sejumlah lembaga swadaya masuarakat senin siang mendatangi DPRD Jember. Mereka menyatakan dukungannya terhadap DPRD Jember yang berencana menggunalan hak interpelasi, untuk meminta bupati menjelaskan alasan tidak mengajukan formasi CPNS 2019.

Koordinator LSM IBW Jember Sudarsono menjelaskan, Formasi CPNS merupakan persoalan masyarakat luas, dimana didalamnya juga terdapat hak masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS. Namun dengan tidak mengajukannya pemkab untuk mendapatkan formasi CPNS, sama artinya pemkab telah merebut hak rakyat.

Karena itu lnjut Sudarsono, dirinya bersama sejumlah aktivis LSM lainnya mendatangi DPRD Jember, untuk menyatakan dukungan agar DPRD menggunakan hak interpelasi. Dengan demikian hilangnya hak masyarakat Jember untuk mengikuti selwksi CPNS 2019 dapat dijelaskan langsung oleh bupati Jember.

Sementara ketua komisi A DPRD Jember Tabroni menjelaskan, seauai aturan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk penggunaan hak interpelasi. Diantaranya diusulkan oleh minimal 7 orang anggota dewan, lebih dari satu fraksi dan pada saat paripurna dihadiri lebih dari 50 persen anggota. Khusus untuk Fraksi PDI Perjuangan sendiri menurut Tabroni, sudah sepakat untuk memgusulkan hak interpelasi.

(393 views)