PMII Desak Dewan Gunakan Hak Interpelasi terkait Belum adanya RDTR dan GTRA 

DEMORatusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islm Indonesia Cabang Jember, Selasa siang kembali menggelar aksi unjukrasa menuntut segera dibuatnya perda Rencana Detai Tata Ruang atau RDTR, serta segera dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA.

Menurut Korlap aksi Zainal arifin, pasca dilakukannya hearing bersama DPRD Jember beberaoa waktu lalu, DPRD terkesan tidak ada upaya untuk mendesak eksekutif, agar Raperda RDTR segera diajukan dan GTRA segera di bentuk. Padahal sesuai peraturan menteri ATR/BPN nomor 16 tahun 2018, Perda RDTR dan GTRA merupakan kewajiban pemerintah daerah.

Karena sampai saat ini untuk kabupaten Jember belum juga ada kejelasan, maka PMII mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi yang dimiliknya, untuk mendesak bupati agar segera menyelesaikan kewajibannya menyusun perda RDTR dan membentuk GTRA sesuai amanat peraturan yang ada.

Sementara ketua DPRD Jember Itqon Syauqi kepada perwakilan mahasiswa mengatakan, Perda RDTR dan GTRA sepenuhnya merupakan kewenangan bupati. DPRD hanya bisa memberikan masukan, ketika draft raperda sudah diajukan. Namun sayangnya sampai hari ini pemkab belum juga mengirimkannya ke DPRD.

Begitu juga dengan GTRA, yang diperlukan hanya SK bupati. Karena itu komisi A DPRD jember juga sudah beririm surat kepada bupati agar segera di SK kan. Sebab seluruh daerah di Indonesia sudah terbentuk, sedangkan Jember yang merupakan pilot project wilayah tapal kuda justru sampai detik ini belum ada.

(428 views)