Komisi VII DPR RI  Desak Menteri ESDM Segera Cabut Kepmen Tambang Emas Blok SilO

IMG-20190206-WA00195 orang anggota Komisi VII DPR RI  Rabu siang turun ke desa Pace Kecamatan Silo, untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait rencana tambang emas blok silo. Ketua Komisi VII berjanji akan mendesak Menteri ESDM segera mencabut Kepmen 1802 tentang kawasan tambang emas blok Silo.

Kepala Desa Pace Kecamatan Silo Mohammad Farohan, mengaku bersyukur aspirasi masyarakat Silo mendapat perhatian dari Kapolres Jember dan Komisi VII DPR RI. Bahkan masyarakat minta pernyataan tertulis dari Komisi VII, atas komitmennya memperjuangkan pencabutan kepmen terkait blok Silo. Sebab karena ini masuk tahun politik, masyarakat tidak ingin kedatangan Komisi VII hanya tebar pesona.

Upaya Pemkab Jember melalui kementerian hukum dan ham sudah membuahkan hasil. Melalui kajian non ligitasi Kemenkumham merekomendasikan agar Kepmen tersebut dicabut. Namun nyatanya sampai detik ini belum ada pencabutan, sehingga masyarakat berharap melalui Komisi VII pencabutan Kepmen 1802 segera terealisasi.

Sementara Ketua Komisi VII DPR RI  Gus Irawan Pasaribu menegaskan, kunjungan kerja 5 orang anggota Komisi VII ke Silo ini sengaja untuk memastikan dan mendengar langsung keinginan masyarakat Silo. Dan ternyata memang masyarakat, DPRD dan pemerintah kabupaten sama-sama menginginkan pembatalan kepmen esdm terkait kawasan tambang blok Silo.

Dengan demikian Komisi VII mendesak Kementerian ESDM segera mencabut Kepmen 1802 tentang kawasan tambang blok Silo, agar tidak terjadi gejolak masyarakat. Jika tidak segera maka dengan kewenangan yang dimiliki, Komisi VII akan memanggil Menteri ESDM, perwakilan masyarakat, Pemkab dan Kapolres Jember untuk menjelaskan kondisi sosial masyarakat. Meski demikian irawan berharap Kepmen ESDM sudah dicabut sebelum pemanggilan tersebut.

Lebih jauh Irawan berterima kasih kepada masyarakat Silo, serta kepada Kapolres Jember yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat, Silo untuk menjaga kondisi tetap aman. Irawan berharap masyarakat bersabar dan mempercayakan kepada Komisi VII, untuk memperjuangkan proses pencabutan Kepmen ESDM 1802 di Jakarta agar lebih cepat terealisasi.

 

(544 views)