Pemkab Dinilai Inkonsisten Dalam Menerapkan Perundangan

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember Rahmat Hidayat menilai, dikeluarkannya surat penegasan Bupati yang melarang kepala OPD mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya, merupakan bentuk inkonsistensi Pemkab terhadap peratusan yang sudah diundangkan.

Rahmat menjelaskan, keluarnya Surat Bupati Nomor 800/227/414/2019 tentang Penegasan Larangan Mengangkat Tenaga Honorer dan sejenisnya, bisa diartikan selama ini Pemkab kurang memperhatikan peraturan pemerintah yang sudah diundangkan.

Konsideran yang dipakai dalam Surat Bupati tersebut PP 56 Tahun 2012. Tetapi jika dilihat dari historisnya, Pemkab sendiri merekrut tenaga dari luar yang dibayar secara rutin dari APBD, seperti Sopir Ambulance Desa atau pemerhati di beberapa OPD. Menjadi tanda tanya besar jika sekarang Bupati mengeluarkan penegasan larangan, terhadap apa yang pernah dilakukannya sendiri.

Selain itu surat penegasan ini, juga bisa diartikan tidak adanya kepercayaan bupati kepada jajaran di bawahnya. Mestinya hal semacam ini cukup disampaikan melalui instruksi, tidak perlu sampai mengeluarkan surat. Sebab Intruksi Bupati jika sudah disampaikan wajib dilaksanakan oleh bawahannya.

Meski demikian Rahmat menilai ada sisi positif dari surat tersebut. Bisa saja surat penegasan ini menjadi ruang evaluasi bagi Pemkab, untuk menghentikan kontrak terhadap tenaga honorer dan sejenisnya, yang dinilai tidak diperlukan.

(556 views)