Meski APBD Ditetapkan Sanksi Penundaan Gaji Tetap Berlaku

Meski diberikan waktu 60 hari kerja untuk menuntaskan Penetapan APBD 2018, akibat terlambat menetapkan APBD sanksi berupa penundaan gaji sesuai aturan Perundang-Undangan tetap diberlakukan.

Menurut Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jawa Timur Anom Surahno melalui telefon selularnya, sesuai regulasi harusnya Perda APBD ditetapkan paling lambat tanggal 30 November tahun sebelumnya. Namun untuk Kabupaten Jember, sampai hari ini KUA PPAS yang menjadi dasar RAPBD saja masih belum tuntas.

Meski diberi waktu selama 60 hari kerja untuk menyelesaikan penetapan APBD 2018, sanksi berupa penundaan gaji tetap akan diberlakukan. Karena itu lanjut Anom, Pemprov jawa timur akan mengkaji, pihak mana yang menghambat penetapan APBD. Jika ternyata Eksekutif yang terlambat, maka sanksi akan dijatuhkan kepada Bupati begitu juga sebaliknya.

Walaupun sanksi tetap akan dijatuhkan, Anom berharap Pemkab dan DPRD Jember, bisa menyelesaikan Penetapan APBD sebelum batas akhir. Sebab tanpa Penetapan APBD 2018, Kabupaten Jember tidak akan bisa melakukan pembangunan kecuali yang bersifat darurat.

(510 views)
Tag: