Kapolda Tegaskan Bupati Berwenang Hentikan Kegiatan HTI.

Bupati memiliki kewenangan hentikan kegiatan hisbut tahrir Indonesia, jika memang meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik. Demikian disampaikan kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiaji, usai menghadiri launching aplikasi war Polres Jember Sabtu siang.

Menurut Anton, kepala daerah memiliki tanggung jawab menciptakan ketertiban dan keamanan. Mestinya menurut Anton, pemerintah daerah menangani persoalan penolakan masyarakat terhadap HTI. Namun jika sudah menimbulkan keributan dan kontak fisik, menjadi ranah kepolisian.

Konflik HTI lanjut Anton, tidak bisa begitu saja diserahkan kepada polisi. Persoalan HTI merupakan konflik sosial. Seharusnya bupati mengambil sikap, polisi akan memback up kebijakan tersebut.

Saat ini HTI mendapat penolakan keras di Jawa Timur. Di Jember sendiri ratusan Banser beberapa waktu lalu mengepung gedung New Sari Utama, yang menjadi tempat kegiatan HTI. Mereka minta HTI menghentikan kegiatannya, karena dinilai melanggar kesepakatan bersama pihak kepolisian.

Kapolres dan komandan Kodim 0824 yang mendatangi lokasi acara, langsung membubarkan paksa acara tersebut. Karena dinilai mengingkari kesepakatan agar tidak ada atribut khilafah, Kapolres memerintahkan dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh panitia acara.

Sigit

(409 views)