DPRD Jember Akan Klarifikasi Bupati Terkait Ketidakhadiran Di Pansus Tambang DPRD Jawa Timur

DPRD Jember akan berkirim surat kepada bupati, untuk meminta klarifikasi atas ketidakhadirannya dalam rapat kerja bersama Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur, hingga 3 kali panggilan.
Hal ini dilakukan menyusul desakan dari LSM Mina Bahari, yang meminta dewan menggunakan hak interpelasi.
Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi Selasa siang menjelaskan, DPRD Jember memang sudah menerima surat dari LSM yang mengadvokasi persoalan tambang di Kabupaten Jember. Atas surat tersebut pimpinan menggelar rapat, dan berencana berkirim surat kepada bupati.
Ayub berharap bupati bisa membedakan dan memilah, mana kegiatan yang penting dan harus segera direspon, mana kegiatan yang bisa ditunda. Persoalan tambang menurut Ayub, merupakan persoalan krusial untuk penambang galian C. Harusnya bupati hadir dan menjelaskan kepada Pansus, konsep yang diinginkan untuk Jember kedepan.
Sebelumnya LSM Mina Bahari mendesak DPRD Jember, menggunakan hak-haknya untuk mengklarifikasi bupati, atas ketidakhadirannya dalam rapat kerja Pansus Tambang DPRD Propinsi Jawa Timur.
Ketua LSM Mina Bahari Mohammad Sholeh khawatir, sebenarnya bupati tidak memiliki konsep yang jelas terkait pertambangan di Jember. Untuk itu DPRD perlu meminta klarifikasi kepada bupati.

(392 views)