Pemkab Belum Siap Dengan Diterapkannya Kenaikan Iuran BPJS Bagi Masyarakat Miskin.

Pemkab Jember belum siap menghadapi kenaikan iuran jaminan kesehatan masyarakat miskin, yang akan mulai diterapkan per 1 April mendatang. Sebab alokasi anggaran yang disediakan Pemkab, sudah di tetapkan dalam pembahasan APBD awal lalu.

Kepala Dinas Sosial Eko Heru Sunarso kepada sejumlah wartawan, mengaku baru saja mengetahui adanya perubahan besaran iuran yang akan diberlakukan BPJS kesehatan. Tentu saja kenaikan iuran ini berdampak terhadap ketersediaan anggaran, karena iuran BPJS untuk masyarakat miskin di Jember menjadi tanggungan Pemkab.

Dalam waktu dekat lanjut heru, dirinya akan melaporkan hal ini kepada bupati. Sebab alokasi anggaran untuk iuran bpjs bagi masyarakat miskin, sudah di tetapkan dalam APBD awal dengan mengacu pada aturan yang lama, yakni sebesar 19.500 rupiah per orang per bulan. Jika memang anggaran masih tersedia, Heru akan meminta tambahan anggaran dalam perubahan APBD mendatang.

Diberitakan sebelumnya, kabupaten Jember dalam APBD 2016 lalu sudah mengalokasikan anggaran senilai 15 milyar rupiah, untuk membayar iuran BPJS kesehatan bagi 80 ribu masyarakat miskin. Diharapkan dengan adanya alokasi anggaran tersebut, seluruh mayarakat miskin di Jember sudah tercover BPJS, sehingga mereka tidak lagi kesulitan ketika harus menjalani perawatan medis.

Sigit

(418 views)