Komisi D Akan Klarifikasi Terkait Belum Adanya Tempat Pelayanan Publik Di Lingkungan Mojan Kelurahan Bintoro

Anggota komisi A dprd Jember Pardi, menilai wacana kebijakan pembuatan kartu identitas anak, K-I-A, yang dilontarkan kementerian dalam negeri, justru akan menghabiskan anggaran.

Kepada Kiss Fm Pardi mengatakan, kebijakan K-I-A yang dilontarkan pemerintah pusat terlalu dini. Sebab persoalan akte kelahiran saja, sampai hari ini belum tuntas.

Di kabupaten Jember saja lanjut Pardi, masih banyak warga kabupaten Jember, yang sampai hari ini belum memiliki akte kelahiran. Jika kemudian kebijakan itu diberlakukan, tentu semakin membebani kinerja pemerintah daerah.

Untuk itulah politisi PKB ini berharap, agar pemerintah meninjau ulang rencana pemberlakuan kebijakan pembuatan K-I-A itu. Lebih baik pemerintah fokus terhadap pembuatan akte kelahiran bagi warganya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat telah meluncurkan kebijakan pembuatan K-I-A. K-I-A dibagi dua yakni untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun, dan 5 hingga 17 tahun. Untuk anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran.

Win

(457 views)