Komisi D Minta Disnakertrans Buka Posko Pengaduan UMK

Anggota komisi D DPRD jember Isa Mahdi, meminta kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi jember, untuk membuka posko pengaduan terkait penerapan upah minimum kabupaten jember tahun 2016. Usulan tersebut disampaikan Isa saat rapat dengar pendapat, bersama disnakertrans senin siang.

Isa mengaku tidak yakin, jika hanya perusahaan daerah perkebunan kahyangan saja, yang tidak mampu membayar upah buruh sesuai dengan umk tahun 2016. Sebab dari pantauan di lapangan, masih banyak keluhan dari pekerja terkait pembayaran UMK.

Selama ini lanjut Isa, disnakertrans tidak pernah transparan terkait jumlah perusahaan, yang tidak mampu menerapkan UMK. Disnakertrans hanya melihat, jika tidak ada gejolak dan protes dari buruh, maka perusahaan dianggap mampu membayar upah sesuai dengan UMK.

Untuk itulah kata politisi partai hanura ini, disnakertrans jember harus membuka posko pengaduan, terkait penerapan UMK di jember. Dia yakin dengan keberadaan posko tersebut, akan banyak pengaduan yang masuk.

Sementara kepala disnakertrans jember Akhmad Hariadi mengaku siap, untuk merealisasikan usulan komisi d tersebut. Untuk itulah dalam waktu dekat, pihaknya akan segera membuka posko pengaduan itu .

(1.609 views)