Audiotorial “Lagi Soal Pupuk”

Sebelumnya 1 ton lebih pupuk bersubsidi diamankan aparat keamanan karena diduga diselewengkan. Sekarang ada kabar lagi, sebanyak 7,5 ton pupuk bersubsidi diduga ditimbun. Bisa jadi temuannya akan lebih banyak jika aparat keamanan meningkatkan intensitas pengawasan.

Sekali lagi, dulu semasa orde baru, siapa saja yang menyalahgunakan dan menyelewengkan pupuk akan diperlakukan dan dihukumi dengan Undang-Undang Suberversi. Sebab, penyeleweng pupuk dianggap mensabotase kebijakan swasembada beras. Tentu saja sanksinya menjadi berat karena subversi merupakan tindakan merobohkan negara. Hasilnya memang kelihatan, Indonesia waktu itu berhasil tampil sebagai negara swasembada beras.

Sekarang perlakuan terhadap penyeleweng pupuk bersubsidi mungkin tidak seberat dulu. Tetapi jika berefek jera, khawatirnya tujuan mulia menuju swasembada pangan terusik. Beras masih akan impor. Bisa jadi malah produk pertanian yang lain, seperti bawang dan buah-buahan juga masih akan bergantung pada impor. Ujung-ujungnya bangsa dan negara ini berada dalam posisi tawar yang makin lemah.

Juga mesti dilihat, keluarga petani di negeri ini berkurang sekitar 500 ribu-an. Selain gara-gara banyak lahan alih fungsi, sektor pertanian mungkin dianggap makin tidak menjanjikan. Data BPS menyebutkan, rumah tangga yang menanam padi 2003 adalah 14,2 juta rumah tangga, sementara tahun 2013 turun menjadi 14,1 juta. Usaha tanaman kedelai menurun tahun 2003 ada satu juta, pada tahun 2013 hanya 700 ribu. Untuk usaha tanaman jagung juga terjadi penurunan (dari) tahun 2003 6,4 juta, pada tahun 2013 menjadi 5,1 juta.

Begitulah, mungkin penyeleweng pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, tidak diperlakukan sama persis seperti jaman orde baru. Tetapi, jika pemerintah tidak serius, sangat bisa jadi swasembada pangan terancam. Kalau sudah begitu siap-siap saja menjadi negara yang berketergantungan. (Aga)

(408 views)