Audiotorial “PDP Kahyangan”

Hari ini Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan diparipurnakan. Sidang paripurna internal DPRD Jember ini akhirnya meyepakati rekomendasi pemulihan PDP Kahyangan. Salah satu rekomendasi penting adalah perubahan badan hukum dari perusahaan daerah menjadi persero. Dewan juga merekomendasikan perbaikan manajemen, penyelesaian utang-piutang, serta pesoalan internal lainnya yang melilit PDP Kahyangan sebagai langkah awal perubahan badan hukum. Sedang yang menyangkut komposisi saham, dewan merekomendasikan 51 persen milik Pemkab.

Dewan kira-kira beranggapan hanya dengan mengubah badan hukum PDP Kahyangan menjadi persero perusahaan itu bisa dikelola sesuai akidah tata kelola perusahaan yang baik. Good coorporate governance, kata orang pintar. Perusahaan yang profesional dan berisi orang-orang kompeten, jauh dari nepotisme dan kroni-isme dalam penentuan jajaran direksinya.

Tetapi, apapun resep dan formula yang ditawarkan, yang paling penting adalah pemahaman serta kesadaran bahwa PDP Kahyangan memang sedang bermasalah dan bahwa persoalan yang melilit perusahaan milik daerah itu serius. Tanpa pemahaman dan kesadaran semacam itu, sebagus apapun resep dan formula penyelesaian yang ditawarkan akan sia-sia. Coba saja bayangkan, sejatinya sudah cukup lama PDP bermasalah, tetapi ikhtiar untuk mengentas perusahaan itu kesannya tambal sulam, tidak tuntas. Kerja Sama Operasi yang tadinya dianggap sebagai salah satu solusi malah bermasalah. Getah karet senilai 4 milaran rupiah belum terbayar. Malah kalau tidak keliru, Pemkab sempat menggandeng kejaksaan untuk menyelesaikan piutang tersebut.

Pemahaman dan kesadaran bahwa PDP Kahyangan bermasalah, dan bahwa permasalahan yang menyelimuti persuahaan itu lumayan kritis juga penting agar penanganannya juga serius, sungguh-sungguh. Karena itu, masyarakat Jember tentu berharap sidang paripurna DPRD Jember merupakan pertanda keseriusan wakil rakyat, meski yang hadir dalam sidang 34 anggota. Itu sebabnya, dewan tidak boleh berhenti hanya sampai pada penyampaian rekomendasi.

Dewan mesti mengawal, yang kalau perlu sejak tahap perumusan dan penyusunan skema yang secara teknis merupakan perwujudan rekomendasi Dewan. Kalau tidak, bisa saja warga masyarakat beranggapan dewan kurang atau bahkan tidak serius. Sangat bisa jadi, warga Jember berpikiran sidang paripurna pembahasan PDP Kahyangan yang tidak dihadiri oleh seluruh anggota dewan itu merupakan pertanda ketidakseriusan legislatif. Bayangkan, untuk persoalan yang mengancam lebih dari sekedar kebangkrutan perusahaan, ada 15 anggota dewan yang tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Jadi, sekali lagi, resep atau formula solusi apapun yang ditawarkan, yang paling penting dalam melihat persoalan PDP Kahyangan adalah pemahaman dan kesadaran bahwa di sana memang sedang ada persoalan dan bahwa persoalan itu merupakan persoalan serius sehingga harus ditangani secara serius pula. Kalau tidak, masalah bisa dipastikan makin berkelindan lalu tak ketemu ujungnya. PDP pun menjadi tidak lebih dari sekedar sejarah yang penuh catatan kelam.

(Aga)

(423 views)