Jaksa Kasus Dugaan Korupsi Dana Rehab RTLH Tetap pada Tuntutannya

Jember Hari Ini – Meski dinilai tidak berdasar hukum, Jaksa Penuntut Umum kasus dugaan korupsi dana rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Mumbulsari, menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember Muhammad Hambaliyanto, Jaksa Penuntut Umum sudah menyampaikan tanggapannya secara langsung di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, tetap pada tuntutannya. Penghitungan kerugian negara tidak harus dilakukan oleh BPK atau BPKP.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, jaksa bisa langsung menghitung kerugian negara jika jumlah kerugian negara kecil dan perhitungannya tidak rumit. Sementara terkait pemisahan berkas perkara menjadi 2, tidak ada aturan khusus. Apalagi, perbuatan itu dilakukan bersama-sama.

Dalam pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan kuasa hukum SW dan AH, Eko Imam Wahyudi, menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Imam menilai surat dakwaan dan tuntutan jaksa tidak berdasar pada hukum. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Sukadi, menunda sidang hari Kamis 2 pekan depan, dengan agenda pembacaan putusan. (Hafit)

(398 views)