Migran Care Desak Pemkab Jember Segera Revisi Perda Penempatan Dan Perlindungan Tki

Migran care mendesak pemkab jember segera merevisi perda kabupaten jember no 5 tahun 2008 tentang penempatan dan perlindungan tki kabupaten jember.

Menurut koordinator migran care anis hidayah perda tersebut copy paste dari undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja yang tidak ada kajian ilmiyahnya. Sehingga bisa dikatakan perda tersebut cacat hukum. Bahkan undang-undang yang di pakai sebagai rujukan tersebut juga sudah dilakukan yudinisial review  pada tahun 2010 lalu.

Apalagi dalam perda yang dimiliki kabupaten jember tersebut sama sekali tidak mencantumkan perlindungan tki di luar negeri. Dengan revisi perda tersebut maka akan menghemat biaya penempatan tki diluar negeri hingga 80 persen.

Anis mencontohkan  untuk menempatkan tki ke hongkong dibutuhkan biaya antara 60 hingga 100 juta rupiah. Tentu saja biaya itu akan diambil dari gaji buruh migran selama 7 bulan.

Hal senada disampaikan doktor nurul ghufron wakil  dekan satu fakultas hukum unej. Ia menilai perlu adanya pemahaman hukum bagi calon tki sebelum berangkat ke negara tujuan. Dengan memahami hukum dinegara tujuan setidaknya mereka bisa mengadvokasi diri sendiri  agar tidak  menjadi korban kekerasan.

Karena itu lanjut gufron dirinya akan mendorong pemkab jember segera merevisi perda no 5 tahun 2008.

>>>>>>>>>>>>>

Hafid

(448 views)