Audiotorial “LKPJ”

DPRD Jember membentuk dua Pansus untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Kata Wakil Ketua DPRD Jember, Pak Ayub Junaidi, pembentukan dua Pansus semata-mata demi memudahkan pembahasan. Pansus 1 terdiri dari Komisi A dan Komisi D, sedang Pansus 2 terdiri dari Komisi B dan Komisi C.

Sepanjang tidak menyalahi aturan, tidak ada masalah dengan pembentukan dua Pansus. Apalagi, semangatnya demi memudahkan kerja dewan. Kira-kira saja, selain memudahkan pembahasan, pembentukan dua Pansus juga dimaksudkan agar pembahasan lebih komprehensif, lebih menyeluruh.

Memang yang namanya Pemerintah Daerah itu adalah eksekutif dan legislatif. Jadi, dewan mesti ikut mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan yang dijalankan eksekutif. Lebih dari itu, kebijakan dan program kerja setahun yang dirancang dan dijalankan eksekutif adalah kebijakan dan program kerja yang sebelum dieksekusi disetujui lebih dahulu oleh dewan.

Dewan kira-kira juga berpikir LKPJ 2014 adalah LKPJ tahunan terakhir sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Djalal. Jadi, dewan benar-benar ingin pembahasannya komprehensif, karena sekaligus menjadi bahan bagi dewan nanti ketika Bupati menjampaikan LKPJ akhir masa jabatan. Sebab, kalau tidak keliru, LKPJ akhir masa jabatan merupakan kompilasi atau kumpulan LKPJ tahunan.

Begitulah, kalau dewan membentuk dua Pansus, harapannya, langkah itu benar-benar ditempuh agar pembahasannnya lebih menyeluruh, tuntas, dan menghasilkan rekomendasi yang rasional serta proporsional. Bukan, taruh misalnya, untuk mengupas dan mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan komoditi politik menjelang pemilukada. Sebaliknya, eksekutif bisa memahami langkah yang ditempuh dewan membentuk dua Pansus, lantas melihatnya sebagai sesuatu yang berharga karena catatan serta rekomendasinya bermanfaat bagi LKPJ Bupati yang disampaikan pada akhir masa jabatan. Tetapi, dan ini yang paling penting, saling memahami bukan berarti kehilangan sikap kritis. Sikap kritis dewan terhadap LKPJ dan sikap kritis ekeskutif terhadap pendapat dewan.

(Aga)

(948 views)