Pemotongan gaji legislator p3 sukarso yang saat ini menjalani penahanan di lapas klas 2a jember makin tidak jelas, semua pihak menolak menerima uang tersebut sehingga pihak sekretarait dprd pun menjadi bingung mau di kemanakan uang tersebut.

Ketua tim pemenangan sukarso ahmad aris menceritakan hari rabu lalu ada staf sekretariat dprd jember mendatangi sukarso di lapas untuk mengembalikan gaji sukarso yang dipotong, namun menurutnya sukarso menolak menerima karena bukan sekretariat dprd yang harusnya bertanggung jawab/ tetapi bendahara dpd p3 jember.

Dpd p3 jember lanjut aris pernah mengeluarkan surat yang yang ditandatangani sunardi menyatakan tidak melakukan pemotongan terhadap gaji sukarso padahal sejak awal dilantik gaji sukarso sudah dipotong 3 juta perbulan untuk partai, aris berencana melaporkan pemotongan gaji ini kepada pihak kepolisian, hanya saja kapan waktu yang tepat masih akan dibicarakan dengan pihak keluarga sukarso.

Sementara sekretaris dprd jember farouk ketika dikonfirmasi menjelaskan memang dirinya menerima surat dari dpd p3 jember yang ditandatangani sunardi akhir desember lalu, sehingga terhitung sejak awal januari pihaknya tidak memotong gaji sukarso, tetapi gaji sejak dilantik bulan september lalu sudah terlanjur dipotong dan uangnya diterima oleh dpd p3.

Baru setelah dikirimnya surat akhir desember lalu sekretariat tidak memotong gaji sukarso, tetapi ketika gaji tersebut diserahkan utuh kepada sukarso di lapas yang bersangkutan menolak menerima, bahkan dpd p3 juga menolak untuk menerima, sekretariat sendiri jadi kebingungan mau dikemanakan uang tersebut, sebab sekretariat dprd sendiri juga dilarang menyimpan uang tunai selain untuk keperluan kegiatan.

Sebelumnya pihak keluarga legislator p3 sukarso mempertanyakan pemotongan gaji yang dilakukan oleh dpd p3 jember senilai 3 juta rupiah perbulan sejak sukarso dilantik, padahal dpd p3 jember berkirim surat kepada sekretariat dprd yang intinya tidak pernah melakukan pemotongan kepada sukarso/ sejak bulan september 2014, namun anehnya surat tersebut baru dikirimkan ke sekretariat dprd jember akhir desember 2014.

(967 views)