Komisi A Desak BKD Dan Inspektorat Telusuri Dugaan Pungli Kenaikan Pangkat Di Lingkungan Dinas Pendidikan

Komisi A DPRD Jember Kamis siang mengundang  badan kepegawaian daerah dan inspektorat kabupaten, untuk menindak lanjuti sejumlah laporan laporan masyarakat tentang dugaan pungli kenaikan pangkat di lingkungan dinas pendidikan.

Anggota Komisi A Dprd Jember David Handoko Seto mengatakan, komisi a mendapat sejumlah laporan dari masyarakat, baik secara lisan dan tertulis. bahkan laporan yang disampaikan bukan sekedar omong kosong, tetapi juga dilengkapi bukti-bukti kongkrit seperti kuitansi. namun karena menyangkut privasi seseorang, david tidak bersedia menyebutkan identitas oknum yang dilaporkan, tetapi akan memberikan data tersebut kepada bkd dan inspektorat sebagai bukti awal.

Intinya lanjut david, korban yang rata-rata di lingkungan dinas pendidikan, ketika akan mengajukan kenaikan pangkat dari IV a ke IV b, menjadi sapi perahan oknum dinas pendidikan. mereka diminta membayar jutaan rupiah, bahkan ada yang sampai 10 juta rupiah per orang. karena itu komisi a meminta inspektorat dan bkd segera menindaklanjuti laporan ini, dan menginformasikan hasil pemeriksaannya kepada komisi a.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Jember Joko Santoso mengakui laporan terkait masalah tersebut juga masuk kepadanya. bahkan lanjut joko, salah satu korbannya merupakan istri dari staf nya sendiri di badan kepegawaian daerah.

Namun karena persoalan ini bukan hanya pelanggaran displin pns tetapi menjurus ke pelanggaran pidana, saat ini bkd masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat. apapun rekomendasi dari inspektorat nantinya, bkd siap menindaklanjuti untuk memberikan sangsi kepegawaian, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. bisa hanya berupa peringatan keras, mutasi dengan penurunan pangkat, bahkan hingga pemecatan.

Setelah melakukan hearing bersama bkd dan inspektorat, komisi a juga meminta laporan perkembangan tindak lanjut dari persoalan ini. jangan sampai laporan masyarakat yang masuk ke komisi a, hanya dibahas tetapi berhenti di tengah jalan. komisi a juga mendesak bkd melakukan pengawasan di skpd lain diluar dinas pendidikan, karena tidak menutup kemungkinan praktek pungli semacam ini juga terjadi di dinas-dinas yang lain.

(1.373 views)