Komisi C DPRD Jember mendesak Pimpinan Dprd, segera berkoordinasi dengan bupati atau sekda, mengenai kejelasan operasional lapter noto hadi negoro. sebab hasil koordinasi tersebut nantinya akan digunakan untuk evaluasi, apakah anggaran lapter senilai 4,5 m tahun ini dilanjutkan atau di tunda penggunaannya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember Yudi Hartono menjelaskan, tahun ini memang apbd jember memberikan alokasi anggaran hampir 4,5 milyar rupiah, untuk perpanjangan runway. namun sejauh ini anggaran tersebut belum digunakan oleh dishub.

Untuk itu Yudi berharap, agar tidak menimbulkan persoalan di belakang hari, pimpinan dprd segera berkoordinasi dengan bupati atau sekda, untuk memperjelas status dan kelanjutan operasional lapter notohadi negoro. sebab kesimpulan dari koordinasi tersebut bisa menjadi dasar bagi dewan, untuk menentukan sikap. akan merekomendasikan penundaan penggunaan anggaran lapter untuk tahun 2013, atau membiarkannya terus berjalan dengan kondisi status yang masih belum jelas seperti saat ini.

Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan hearing bersama ptpn 12 dan pemkab jember, komisi menemukan fakta bahwa status tanah seluas 120 hektar yang saat ini berdiri lapter notohadinegoro, bukan lagi masuk dalam hgu ptpn 12. sebab ketika proses sertifikasi perpanjangan hgu, bpn jember mengeluarkan areal lapter dari hgu ptpn 12, dengan alasan penggunaannya bukan lagi untuk areal perkebunan.

Sehingga sejak saat itu status areal lapter menjadi tanah negara yang bukan lagi menjadi hak ptpn maupun pemkab. padahal dalam kso menyebutkan bahwa kerjasama ptpn dan pemkab terjadi karena ptpn 12 menyediakan lahan hgu miliknya untuk pembangunan lapter.

(861 views)