Tindaklanjuti Keberadaan Rumah Sakit Swasta, Komisi D Konsultasi Ke Kementerian Kesehatan

Komisi D DPRD Jember hari ini berangkat ke Jakarta untuk konsultasi dengan kementerian kesehatan, menindaklanjuti adanya rumah sakit swasta di jember yang sama sekali tidak memiliki dokter spesialis. Sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi penurunan grade atau penutupan rumah sakit secara resmi, Komisi D ingin mendengarkan dulu penjelasan kementerian kesehatan.

Ketua Komisi D DPRD Jember Ayub Junaedi menejlaskan, Kemeterian Kesehatan siap menerima kedatangan Komisi D DPRD Jember Kamis pagi. Dalam pertemuan tersebut setidaknya DPRD akan meminta kejelasan tentang undang-undang 44 dan peraturan menteri kesehatan.

Seharusnya jika memang tidak mampu menyediakan dokter spesialis sendiri, Kementerian Kesehatan tidak perlu menyetujui kenaikan grade rumah sakit swasta. Biarkan saja tetap menjadi poli kesehatan agar masyarakat tidak tertipu status rumah sakit dengan biaya tinggi, ternyata dokter yang ada berstatus pinjaman dari RSUD.

Karena bertepatan dengan kesiapan kementerian kesehatan menerima Komisi D DPRD Jember, agenda pertemuan Komisi D DPRD Jember dengan beberapa rumah sakit swasta di jember terpaksa ditunda. Hanya yang sudah jelas terlihat dari hasil hearing sebelumnya, Rumah Sakit PTP Jember Klinik sampai saat ini sama sekali tidak memiliki dokter spesialis.

Padahal secara aturan, seharusnya sebuah Rumah Sakit Kelas C seperti PTP Jember Klinik, minimal memiliki 4 dokter spesialis. Diantaranya spesialis kandungan, spesialis anak dan spesialis penyakit dalam. Itupun harus berstatus sebagai dokter tetap, bukan dokter tamu atau pinjaman dari RSUD ataupun dokter pensiun yang menjalankan praktek di RS PTP Jember Klinik.

(896 views)
Tags: