Hakim Tolak Usulan Kuasa Hukum Saptono Yusuf

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang menyidangkan kasus gugatan Perdata PPP terhadap Ketua DPRD Jember, menolak permintaan dari Kuasa Hukum Saptono Yusuf, yang mengusulkan Badan Kehormatan DPRD Jember sebagai salah satu mediator selain dari internal pengadilan.

Ketua Majelis Hakim Halomoan Sianturi menjelaskan, sesuai aturan yang ada, jika mediator berasal dari Luar Pengadilan Negeri Jember, maka harus memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung. Jika tak memiliki sertifikat tersebut, maka hakim tidak bisa menerima usulan tersebut.

Setelah mendapat penjelasan dari Majelis Hakim, akhirnya kuasa hukum Saptono Yusuf sepakat, mediator berasal dari Pengadilan Negeri Jember. Kedua belah pihak pun sepakat untuk menggunakan waktu maksimal 40 hari untuk melakukan mediasi.

Sementara itu Kuasa Hukum Saptono Yusuf, Jarmoko mengatakan, dirinya memang sengaja mengusulkan Badan Kehormatan sebagai salah satu mediator dalam kasus perdata tersebut. Sebab kedudukan hukum penggugat dan tergugat adalah Anggota DPRD Jember.

Dimana lanjut Jarmoko, Di Internal DPRD Jember ada badan kehormatan, yang tugasnya adalah untuk menjadi mediator dalam sengketa antar anggota, dan atau anggota dengan Pimpinan DPRD Jember.

Meski usulannya tersebut ditolak majelis hakim, jarmoko mengaku legowo dan siap untuk melakukan proses mediasi sesuai amanah Perma Nomer 1 Tahun 2008.

(950 views)
Tag: