Ketua DPRD Tolak Pandangan Akhir PPP

Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf menolak penyampaian Pandangan Akhir Non Fraksi Dari PPP, dalam penetapan perda yang diusulkan Pemkab Jember senin siang. Dengan demikian berarti dua kali pimpinan dprd menolak PPP, saat akan menyampaikan pandangan umum beberapa waktu lalu dan pandangan akhir senin siang.

Usai semua fraksi menyampaikan pandangan akhirnya, Mantan Ketua Komisi D yang juga ketua DPC PPP Jember, Sunardi, mengajukan interupsi ketika pimpinan sidang akan mengetuk palu pengesahan perda inisiatif pemkab jember. Sunardi meminta pimpinan memberikan kesempatan yang sama kepada PPP, sama halnya kesempatan yang diberikan kepada fraksi-fraksi.

Sunardi menilai PPP disahkan keluar dari FKB dan menjadi non fraksi, sebagai imbas pergeseran pimpinan komisi oleh pimpinan dprd melanggar Tatib dan PP 16 Tahun 2010. Sehingga meski berstatus sebagai non fraksi, PPP meminta diberikan hak yang sama dengan fraksi yang ada untuk membacakan pandangan akhirnya terhadap perda yang diajukan eksekutif.

Sementara Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf yang kebetulan sebagai pimpinan sidang, menolak permintaan sunardi untuk membacakan pandangan akhirnya. Sebab tata urutan agenda paripurna sudah ada aturannya. Dan dalam tata urutan tersebut tidak ada agenda penyampaian pandangan akhir non fraksi.

Jika ada persoalan Di Internal Dprd seperti pimpinan dianggap melanggar Tatib dan PP 16, Saptono mempersilahkan melakukan langkah sesuai mekanisme yang ada, yakni melalui Badan Kehormatan DPRD Jember. Nanti Badan Kehormatan akan mengambil kesimpulan, sehingga jalan terbaik untuk semua pihak bisa dilakukan.

Penolakan Pimpinan DPRD Jember untuk mendengarkan pandangan akhir PPP ini tidak menghambat penetapan 5 perda usulan Pemkab Jember. Sehingga 5 perda diantaranya tentang E-KTP, pajak dan retribusi terhitung sejah hari ini mulai di berlakukan. Sementara 6 raperda lain yang diusulkan eksekutif di kembalikan untuk disempurnakan.

(914 views)
Tags: