Perda Pajak Diusulkan Flat 10 Persen

Mayoritas draf raperda pajak yang diajukan eksekutif ke dprd jember diberlakukan flat 10 persen. Padahal tidak semua bidang usaha mampu memenuhinya. Demikian disampaikan Ketua Badan Legislasi DPRD Jember Lukman Winarno kepada sejumlah wartawan.

Lukman menjelaskan, dari 11 perda inisiatif yang diajukan oleh pihak eksukutif, 6 diantaranya merupakan perda pajak dan retribusi. Meski ada kategori yang membatasi obyek kena pajak, dalam draf raperda tersebut pajak yang dikenakan flat sebesar 10 persen tanpa membedakan kelas usaha.

Lukman mencontohkan, dalam perda pajak restaurant dikenakan flat 10 persen. Sedangkan yang dimaksud restauran juga termasuk didalamnya warung makan biasa. Begitu juga dengan pajak hotel, tidak dibedakan antara hotel bintang, melati ataupun losmen dikenakan pajak flat sebesar 10 persen.

Lebih jauh lukman menerangkan, ada usulan dari beberapa anggota pansus raperda dprd jember, sebaiknya pajak hotel dan restauran dibedakan sesuai dengan kelas usaha, tidak diberlakukan flat sebesar 10 persen. Sehingga pajak yang dikenakan nantinya tidak justru mematikan sektor usaha di jember.

Namun untuk menentukan sebesarapa besar pajak yang dikenakan lanjut lukman, tentu perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan eksekutif dan juga melibatkan pihak terkait seperti Persatuan Hotel Dan Restaurant Indonesia (PHRI)

(1.091 views)