Koalisi LSM Anti Korupsi Dan Kejahatan Perbankan, Desak BI Jatuhkan Sangsi Tegas Kepada BNI 46

Bola panas peristiwa pemblokiran rekening ribuan guru penerima Tunjangan Profesi Pendidik atau TPP mulai menggelinding di pihak perbankan. Kamis siang puluhan aktifis LSM anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa di kantor bank indonesia dan Bank BNI 46.

Korlap Aksi Kustiono menyampaikan, tuntutan mereka ke BI sudah jelas untuk mendesak BI sebagai pengawas perbankan memberikan sangsi tegas. Bukan hanya dengan mutasi atau pemecatan, jika perlu BNI dilarang beroperasi di Kabupaten Jember. Tetapi sejauh ini sama sekali tidak ada pernyataan resmi dari BI, sehingga terkesan BI menutup mata dalam persoalan ini.

Sesuai Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia sendiri, sudah dengan jelas menyebutkan bahwa pemblokiran hanya bisa dilakukan atas permintaan pemilik rekening atau lembaga hukum karena adanya dugaan perbuatan pidana. Tetapi yang dilakukan oleh BNI melakukan pemblokiran terhadap rekening guru-guru atas permintaan kepala dinas pendidikan.

Pihak BI sendiri memberikan jawaban kepada para pengunjuk rasa berbeda satu dengan lainnya. Suharyono salah satu perwakilan BI menyebutkan bahwa pihaknya sudah memanggil pihak BNI, untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut dan intinya, BI meminta kepada BNI agar tidak lagi melakukan perbuatan serupa.

Meski tidak dengan tegas menyatakan tindakan BNI salah secara procedural, Suharyono menyatakan bahwa aturan untuk pemblokiran rekening nasabah bisa dilakukan, jika sesuai dengan undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia tahun 2000.

Sementara perwakilan BI yang lain Aidil Chaidir mengatakan, pihaknya baru mendengar ramainya persoalan pemblokiran rekening guru dari media. Sehingga sampai saat ini, pihaknya masih belum melakukan pemanggilan terhadap manajemen BNI.

Sebab menurut Aidil, ada dua hal yang bisa dilakukan, pemeriksaan langsung tanpa menunggu laporan, serta pemeriksaan tidak langsung setelah adanya laporan. Karena sejauh ini belum ada laporan dari pihak yang dirugikan, sehingga BI masih dalam tahap pengumpulan data sebagai bahan untuk ditindak lanjuti.

Sementera Pimpinan BNI 46 Jember Nur Asmi ketika menemui pengunjuk rasa menjelaskan, secara umum nasabah bank diperlakukan sama. Hanya saja khusus untuk penyaluran TPP pengajuan rekening dilakukan secara kolektif dan sumbernyapun sama. Sehingga Penyaluran TPP diperlakukan khusus. Buku tabungannya khusus bahkan bentuk ATM nya pun juga khusus.

BNI 46 lanjut Nur Asmi, melakukan pemblokiran atas permintaan dinas pendidikan atas dasar surat LPMP, agar menyisihkan sedikitnya 10 persen dana tersebut untuk biaya pelatihan. Karena itulah BNI menganggap pemblokiran rekening guru bisa dilakukan dengan perlakuan khusus.

Diberitakan sebelumnya ribuan rekening guru penerima TPP yang berada di Bank BNI 46 Jember, diblokir atas permintaan tertulis dari kepala dinas pendidikan. Alasannya untuk membantu guru penerima TPP agar tidak kesulitan dana lagi, saat melakukan pendaftaran pelatihan peningkatan profesi di Surabaya. Namun baru sehari dilakukan pemblokiran sudah terjadi keresahan, seketika itu juga rekening tersebut dibuka kembali.

(1.078 views)
Tag: