Bupati Tidak Segera Serahkan RPJMD, Pimpinan Dewan Resah

Tidak segera diberikannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD oleh bupati menimbulkan keresahan di kalangan pimpinan DPRD Jember. Sebab tanpa RPJMD, pembahasan APBD 2011 tidak mungkin bisa dilakukan.

Wakil ketua DPRD Jember Miftahul Ulum menerangkan, RPJMD merupakan progam kerja bupati terpilih untuk 5 tahun kedepan. Karena itu tanpa RPJMD tidak mungkin R-APBD 2011 bisa dilaksanakan. Padahal seharusnya pembahasan R-APBD 2011 harus sudah selesai paling lambat akhir November mendatang.

Pimpinan DPRD lanjut Ulum, semakin resah ketika isu penonaktifan bupati dan wakil bupati Jember karena persoalan hukum semakin menguat. Menurut Ulum akan menjadi persoalan baru ketika RPJMD belum diberikan oleh bupati, kemudian muncul SK penonaktifan. Sebab RPJMD dibuat dan dipertanggung jawabkan oleh bupati terpilih bukan oleh pejabat sementara.

Lebih jauh Ulum menerangkan, pimpinan DPRD Jember berharap eksekutif bisa menyelesaikan dan menyerahkan RPJMD paling lambat awal November mendatang. Sehingga minggu kedua bulan November pembahasan R-APBD sudah bisa dilakukan. Jika jadwal ini berjalan sesuai rencana Ulum memperkirakan akhir November pembahasan R-APBD sudah bisa diselesaikan untuk dikonsultasikan kepada gubernur.

Ulum juga meminta kepada eksekutif untuk mempercepat seluruh proses pembahasan, mengingat bupati dan wakil bupati Jember saat ini sedang menjalani proses hukum. Tidak bisa dipungkiri jadwal proses hukum yang sedang berjalan sedikit banyak mengganggu agenda kegiatan eksekutif dan legislatif selama ini. Jika tidak dipercepat Ulum khawatir R-APBD kabupaten Jember terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan.

(1.032 views)
Tag: