Mengawal Dana Bansos Anggota DPRD Jember

Beragam fasilitas mewah dan luar biasa diterima oleh wakil rakyat, tak terkecuali di Jember. Setelah mendapat pinjaman 13 mobil dinas baru, Anggota Dewan Jember kabarnya juga mendapat jatah anggaran Bantuan Sosial (Bansos). Tak tanggung-tanggung, per anggota dewan mendapat jatah sebesar 200 juta rupiah, sedangkan untuk unsur pimpinan, seperti Ketua DPRD Jember, jatahnya 350 juta dan wakil ketua 300 juta rupiah. Terkait persoalan tersebut, bagaimana peruntukan dana bansos tersebut? Lalu adakah jaminan dana tersebut tidak akan bocor? Dan bagaimana pula pendapat masyarakat?

Beberapa waktu lalu, pada saat kunjungan kerja ke jember, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Moesa mengingatkan, agar para pejabat berhati-hati menggunakan dana bansos.

Sebab lanjut Ali, banyak pejabat baik bupati maupun anggota dewan, di beberapa daerah yang tersandung kasus korupsi gara-gara tidak bisa mempertanggung jawabkan bansos. Modusnya, mereka menjadi makelar proposal, lalu pada saat dana tersebut cair mereka melakukan pemotongan dana.  Untuk itulah kata dia, dirinya memperingatkan agar dana tersebut, benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Soal Bansos di Jember, Ketua DPRD Jember, Saptono Yusuf mengatakan, masing-masing anggota dewan non pimpinan mendapat jatah 200 juta, sedangkan untuk ketua dan wakil masing-masing 350 dan 300 juta.

Saptono menambahkan, bansos yang diterima oleh dewan terdiri dari dua macam, yakni 50 persen untuk pembangunan fisik dan 50 persen untuk non fisik. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, dana tersebut tidak diterima oleh anggota dewan dalam bentuk uang cash, melainkan dana tersebut langsung melekat di masing-masing SKPD Pemkab Jember.

Dewan hanya berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemkab. Masyarakat mengajukan proposal kepada dewan, kemudian dewan merekomendasikan proposal tersebut kepada tim anggaran pemkab.

Pendapat senada ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum. Selama ini kata Ulum, di masyarakat terjadi salah persepsi terkait dana bansos dewan. Masyarakat memahami dewan mendapat jatah dalam bentuk uang tunai.

Sehingga lanjut Ulum, muncul kesan dewan menggunakan aji mumpung. Padahal sebenarnya, dalam hal ini dewan hanya menjadi fasilitator saja. Semua anggaran bansos, sudah melekat di eksekutif, sesuai pengajuan dan kebutuhan dari masyarakat.

Secara terpisah, Aktifis Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Suharyono menjelaskan, memang anggaran untuk bansos melekat di masing-masing SKPD, sesuai dengan pengajuan dari masyarakat.

Hanya saja yang menjadi masalah, selama ini dewan kurang transparan kepada masyarakat terkait keberadaan dana bansos. Suharyono berpendapat, yang terjadi selama ini, bansos hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja, seperti konstituen dan pengurus partai. Padahal ketika mereka duduk di Gedung DPRD, bukan lagi menjadi wakil partai melainkan wakil rakyat.

Untuk itulah kata dia, jika memang dewan mendapat jatah bansos, seharusnya mereka menginformasikan kepada masyarakat luas, agar jatah bantuan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

(879 views)
Tag: