Mencermati Dugaan Ketidaknetralan Camat

Belum lama ini, Panitia Khusus (Pansus) Pemilu Kada DPRD Jember melansir dugaan ketidaknetralan PNS setingkat camat. Bahkan, pansus sendiri mengaku sudah mengantongi bukti berupa rekaman, yang isinya ajakan untuk memilih calon tertentu. Bahkan kemarin, pansus memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember, untuk mengklarifikasi laporan tersebut. Jika memang demikian persoalannya, apa imbas jika camat tidak bersikap netral? Kemudian, bagaimana pula sekda menyikapi temuan tersebut? Kemudian, bagaimana pula pansus menyikapi temuan tersebut?

Laporan dan bukti rekaman dugaan ketidaknetralan camat, didapat dari masyarakat dan tim pemantau independent. Dimana isi rekaman tersebut, salah seorang camat menyampaikan bahwa program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti PNPM Mandiri, diberikan oleh salah satu calon tertentu.

Tidak hanya itu saja, dalam rekaman tersebut terdengar jelas, salah satu asisten, mengarahkan semua anggota Satpol PP, untuk memilih salah satu calon bupati. Padahal awalnya, asisten tersebut hanya menghimbau untuk menciptakan pemilu kada damai.  Saptono berharap, agar semua pihak khsusunya perangkat pemerintah, menjaga sikap dan tetap bersikap professional, sesuai dengan pekerjaan masing- masing.

Pendapat senada diungkapkan Wakil Ketua Pansus, Miftahul Ulum. Menurut Ketua DPC PKB Jember itu, memang sesuai dengan undang-undang belum ada satupun PNS yang melanggar. Hanya saja, semestinya Sekda dan BKD harus melihat permasalahan netralitas pns secara jernih dan sesuai nurani.

Sebab lanjut Ulum, meski sudah jelas-jelas ada seorang camat melakukan kampanye terselubung, tidak bisa dijerat undang-undang karena yang dikatakan kampanye harus memenuhi 4 unsur secara komulatif.

Sementara tanggapan Sekda Jember, Sugiarto, tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Menurut dia, sejauh ini belum ada laporan yang masuk kepada pihaknya, sehingga BKD dan Sekda tidak bisa memberikan sanski apapun.

Namun lanjut Sugiarto, untuk menjaga komitmen dan netralitas PNS, belum lama ini, pihaknya sudah mengumpulkan seluruh pns di Lingkungan Pemkab Jember, dan memberikan himbauana agar bersikap netral dan bekerja secara professional.

Selain itu lanjut Sugiarto, pihaknya sudah memberikan Surat Edaran Menpan kepada seluruh SKPD dan PNS. Dimana di dalam surat edaran tersebut, terdapat sanksi yang akan diberikan kepada pns yang terbukti tidak netral

Ketika disinggung soal kewenangan BKD, menurut Sugiarto, kewenangan BKD hanya sebatas ketika ada pns yang ikut aktif dalam kegiatan kampanye. Selama belum masuk masa kampanye seperti saat ini, menjadi kewenangan panwas untuk menindaklanjutinya. Ketika panwas menyatakan indikasi kuat baru panwas akan melaporkannya ke bkd untuk ditindaklanjuti.

Sementara Anggota Pansus Pemilu Kada lainnya, Ayub Junadi menyayangkan adanya pns yang tidak netral. Sebab menurut ayub, keberpihakan kepada salah satu calon tertentu, akan berdampak kepada pemerintahan kedepan.

Untuk itulah lanjut Ayub, jumat pagi pansus berencana menggelar rapat dengar pendapat sekaligus akan mengklarifikasi kepada seluruh camat terkait dugaan ketidak netralan itu.

(642 views)
Tags: