Pansus pemilu kada kabupaten Jember akan segera memanggil instansi terkait untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan pemilu kada, dan juga mengkros cek kebenaran laporan dari masyarakat tentang adanya sejumlah persoalan terkait pemilu kada. Diantaranya persoalan DPT dan netralitas PNS.

Ketua pansus pemilu kada DPRD Jember Saptono Yusuf usai rapat pansus Kamis siang mengatakan, anggota pansus secara pribadi sudah banyak menerima laporan dari masyarakat maupun tim pemantau independent, tentang adanya dugaan permasalahan. Dari sekian banyak laporan mayoritas melaporkan tentang netralitas PNS dan persoalan DPT yang masih amburadul.

Menurut Saptono, untuk mengkroscek kebenaran laporan tersebut pekan depan pansus akan mengundang KPU dan Panwas sebagai pihak yang berwenang menangani persoalan pemilu kada. Selain itu karena banyak laporan tentang netralitas PNS, pansus juga akan memanggil Sekda dan BKD.

Lebih jauh Saptono menjelaskan, hasil rapat koordinasi tersebut nantinya akan dipilah sesuai kewenangan masing-masing instansi. Jika benar adanya, terkait persoalan netralitas PNS akan direkomendasikan kepada Panwas dan BKD, sementara terkait persoalan DPT akan di rekomendasikan ke KPU untuk ditindak lanjuti.

Namun jika dalam perkembangannya ada dugaan penyelewengan anggaran, misalnya yang dilakukan oleh KPU atau Panwas, DPRD berhak menindaklanjutinya. Sebab pemberian anggaran untuk instansi tersebut melalui pembahasan di DPRD. Begitu juga lanjut Saptono jika ada indikasi kuat penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah desa.

(1.211 views)