Ketua DPRD Minta KPUD Segera Berkoordinasi Dengan Bappekab Terkait Anggaran Pilkada

Ketua DPRD Jember minta KPUD segera berkoordinasi dengan Bappekab untuk membicarakan persoalan anggaran pilkada. Sebab dari paparan KPUD dengan pengajuan dalam draf APBD terdapat selisih yang sangat banyak. Sehingga sebelum di sahkan oleh DPRD pengajuan anggaran dalam APBD harus sudah final.

Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf mengatakan, selama ini KPUD Jember sudah melakukan komunikasi intensif dengan Bappekab. Sehingga DPRD tidak pernah tahu rincian penggunaan anggaran pilkada. Hanya yang diketahui KPUD mengajukan anggaran 53 milyar, sementara dalam draf APBD yang diajukan pemkab anggaran pilkada hanya 40 milyar.

Dewan dalam hal ini panitia anggaran lanjut Saptono, memang mengharapkan anggaran pilkada hanya 40 milyar sesuai yang diajukan eksekutif. Namun jika pemangkasan anggaran ini justru mengakibatkan pelanggaran terhadap permendagri, seharusnya memang tidak dilanjutkan. Kalo memang mungkin anggaran lain yang tidak melanggar permendagri saja yang dipangkas. Untuk itu Saptono minta KPUD segera berkoordinasi dengan Bappekab sebelum pembahasan panitia anggaran Rabu mendatang.

Diberitakan sebelumnya humas KPUD Jember Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, awalnya KPUD mengajukan anggaran pilkada sebesar 53 milyar rupiah dengan asumsi pilkada Jember berjalan 2 putaran. Setelah dilakukan pemangkasan pada beberapa item, KPUD hanya mampu mengurangi hingga 48 milyar. Itupun harus mengurangi masa jabatan PPK dan PPS. Tetapi jika yang disetujui hanya 40 milyar, KPUD selain mengurangi masa jabatan PPK dan PPS terpaksa juga harus mengurangi honor dan jumlah TPS.

Pengurangan honor inilah menurut Gogot yang melanggar peraturan menteri dalam negeri. Sebab dalam permendagri disebutkan, honor PPK dan PPS minimal sama dengan honor saat pemilu sebelumnya, ditambah angka inflasi 6 persen. Tapi dengan pengurangan anggaran ini di Jember justru lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya.

(596 views)
Tag: