DPRD Rekomendasikan Penggratisan Pengurusan KTP Dan KK

Komisi A DPRD Jember mendesak Badan Kependudukan memotong birokrasi pengurusan KTP dan kartu keluarga, untuk mengurangi praktek pungli. Jika tidak bisa tahun 2010 pengurusan KTP dan KK di kabupaten Jember harus sudah digratiskan.

Menanggapi hal ini kepala badan kependudukan dan catatan sipil Hendroyono mengatakan, sejak awal tahun anggaran 2009 sebenarnya Bapenduk sudah mengusulkan anggaran untuk penggratisan biaya pengurusan KTP dan KK. Tetapi karena terbatasnya anggaran dalam APBD 2009 tidak muncul anggaran untuk Bapenduk.

Menurut Hendroyono, dengan desakan dewan agar pengurusan KTP dan KK di gratiskan, Hendroyono mengaku akan langsung menindaklanjutinya dengan membentuk tim di internal Bapenduk. Tim mulai hari ini juga akan mulai bekerja untuk menghitung segala sesuatunya, kemudian hasilnya akan disampaikan kepada plt Sekkab Jember Gatot Harsono.

Mengenai adanya laporan banyaknya pungli di tingkat desa dan kecamatan lanjut Hendroyono,  dirinya sama sekali tidak tahu. Yang jelas sesuai perda pengurusan KK atau KTP hanya dikenai biaya retribusi sebesar 10 ribu rupiah. Untuk meminimalisir terjadinya pungli yang bisa dilakukan Bapenduk untuk sementara hanya menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat, tentang biaya retribusi yang resmi.

Sementara ketua komisi A DPRD Jember Mohammad Jufreadi mengatakan, praktik pungli dalam pengurusan KTP dan KK di kabupaten Jember sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Sebab berdasarkan keluhan dari masyarakat hampir di semua tingkatan birokrasi dalam pengurusan KTP meminta imbalan. Mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga Bapenduk sendiri.

Sebagai solusinya lanjut Jupri, komisi A merekomendasikan kepada bapenduk untuk memangkas rantai birokrasi pengurusan KTP atau KK. Dari kelurahan bisa langsung ke Bapenduk tanpa melalui kecamatan. Jika memang kecamatan butuh data penduduknya bisa langsung meminta laporan dari kelurahan atau desa.

Apabila memang solusi ini tidak bisa dilakukan, tidak ada cara lain kecuali menggratiskan seluruh biaya pengurusan KTP atau KK. Dari hitungan Jupri untuk penggratisan biaya tersebut dibutuhkan anggaran antara 6 hingga 7 milyar rupiah.

Lebih jauh Jufre menerangkan, sistem pendataan kependudukan di Jember saat ini memang masih amburadul. Jufre berharap jika benar tahun depan akan ada dana 500 juta per desa, sebagian dana tersebut bisa digunakan untuk komputerisasi. Sehingga data apapun yang ada di desa bisa diakses oleh kecamatan.

Berdasarkan data Bapenduk di kabupaten Jember saat ini tercatat sekitar 645 ribu KK. Jika kemampuan produksi dengan sarana yang terbatas seperti saat ini, Bapenduk hanya mampu menyelesaikan 50 sampai 100 lembar KK perhari. Untuk itu masih perlu dilakukan pembenahan perangkat agar target penyelesaian pengurusan KTP dan KK di Jember bias terpenuhi.

(1,248 views)
Tags: