Kartu Pemilih KTP Sebagai Upaya Menekan Angka Golput

Pada Pemilu Legislatif lalu sempat muncul wacana, agar pada saat Pilpres mendatang, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dijadikan sebagai kartu pemilih. Namun seiring berjalannya waktu, lontaran tersebut seolah-olah hilang. Apalagi Daftar Pemilih Tetap diatur dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah KTP akan digunakan sebagai kartu pemilih pada pilpres mendatang? Lalu, bagaimana pula tanggapan partai politik terkait usulan ini? Kemudian, bagaimana komentar pengamat politik mengenai KTP untuk kartu pemilih?

Pada pilleg lalu, persoalan DPT menjadi sorotan utama sebagian besar partai politik. Kini menjelang pilpres persoalan DPT kembali menjadi sorotan. Ialah Capres Megawati yang kembali mengkritisi keberadaan DPT.

Akademisi Fakultas Fisip Universitas Jember, M Nur Hasan mengatakan, lontaran KTP sebagai kartu pemilih sebenarnya sangat efektif untuk menekan angka golput, yang disebabkan kesalahan administrative. Cukup dengan melonggarkan sedikit aturan, yakni pada saat pilpres mendatang, masyarakat cukup membawa KTP ke Tempat Pemungutan Suara maka angka golput akan bisa ditekan.

Keberadaan KTP lanjut Nur Hasan, sudah cukup untuk membuktikan pemilih tersebut adalah warga setempat. Hanya saja di lapangan kata dia, semangat untuk melayani pemilih terlihat sangat birokratis sekali. Lebih lanjut Nur Hasan menjelaskan, dirinya yakin jika KTP ini di jadikan sebagai kartu pemilih untuk pemilu-pemilu mendatang, angka golput dan persoalan DPT akan bisa diminimalisir.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Jember, Ketty Tri Setyorini menuturkan, seseorang bisa menggunakan hak pilihnya apabila telah memenuhi syarat. Salah satunya nama sudah tercantum dalam DPT. Proses penetapan DPT menurutnya, sudah melalui proses panjang, mulai pemutakhiran DPS sampai diumumkan di masing-masing keluarahan. Agar nantinya, masyarakat bisa langsung melihat apakah namanya sudah tercantum atau belum.

Memang kata dia, KTP pernah digunakan sebagai kartu pemilih pada saat pilgub putaran pertama, itupun karena ada kesalahan pencetakan oleh KPU Provinsi, sehingga muncul kebijakan, masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa KTP. Ketty menambahkan, sejauh ini untuk pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pilpres sudah tidak ada persoalan. KPU sudah melalui tahapan sesuai undang-undang, jadi ketika nama seseorang tidak tercantum dalam DPT, maka secara otomatis dia tidak akan bisa memberikan hak pilihnya. Apalagi DPT sudah diatur dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 2008.

Sementara itu, Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu PKNU Jember, Jufriyadi menilai, penggunaan KTP pada pilpres mendatang akan lebih efektif daripada menggunakan DPT. Apalagi di dalam KTP, identitas seseorang akan lebih mudah dikenali. Tingkat rekayasanya pun akan lebih bisa ditekan daripada menggunakan DPT, yang cenderung bisa memasukkan nama-nama fiktif.

Jufriyadi yakin, jika pada even-even pemilu mendatang KTP dijadikan sebagai kartu pemilih, angka golput akan semakin bisa ditekan. Kemudian kata dia, tingkat partisipasi masyarakat pada pilpres mendatang akan semakin tinggi. Jufriyadi juga berharap, kedepan untuk mengantisipasi adanya KTP ganda, dalam setiap proses pembuatannya harus melalui proses komputerisasi. Agar nantinya kata dia, nama masyarakat yang sudah memiliki KTP dapat teridentifikasi.

(925 views)
Tag: