Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menemukan ketidaksesuaian penggunaan BBM pada 4 Organisasi Perangkat Daerah dengan realisasi sebenarnya. Hal ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dengan tujuan tertentu atas Belanja Daerah Kabupaten Jember 2017.

Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni menceritakan, Kamis siang dirinya menghadiri acara paparan LHP BPK di Surabaya. Salah satu hasilnya, BPK menemukan penggunaan BBM senilai 1,1 Milyar di 4 OPD tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya, dimana terdapat selisih sebesar 324 Juta Rupiah.

Keempat OPD yang dimaksud diantaranya Dinas Kesehatan, Bappekab, Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Umum Pemkab Jember. Selain ketidaksesuaian pengeluaran BBM, BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan di 16 paket peningkatan jalan, 13 paket pembangunan irigasi dan saluran drainase, dan 13 paket pemeliharaan jalan senilai total 836 Juta Rupiah.

Lebih jauh Thoif menjelaskan, pemeriksaan BPK ini bukan pemeriksaan regular untuk penilaian opini, melainkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, terhadap 6 Kabupaten yang dinilai bermasalah dan lambat menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Thoif juga menyayangkan ketidakhadiran Bupati dalam acara tersebut, sehingga BPK hanya menyerahkan LHP kepada Pimpinan DPRD Jember. Meski Bupati mewakilkan kepada Asisten 3, BPK menolak menyerahkan LHP, karena seharusnya minimal yang hadir Wakil Bupati jika memang Bupati berhalangan hadir.

(769 views)