Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Prihartono, minta Pemkab Jember menunjukkan keseriusannya menyelesaikan pembangunan Jalur Lintas Selatan, dengan cara mempercepat proses pembebasan lahan, yang memang menjadi tanggung jawab daerah.

Usai pertemuan bersama Pimpinan DPRD Jember, PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur, dan PU Bina Marga Kabupaten Jember Rabu sore mengatakan, pembangunan JLS merupakan progam prioritas pemerintah pusat. Bahkan JLS masuk dalam RPJM Nasional pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan anggaran bantuan dari IDB untuk beberapa daerah sudah cair dan dilaksanakan.

Untuk Kabupaten Jember sendiri lanjut Bambang, sebenarnya anggaran juga sudah siap. Namun untuk pencairannya tentu saja menunggu kesiapan dari pemerintah kabupaten, khususnya terkait pembebasan lahan. Untuk itu Bambang minta jika memang Pemkab Jember serius, harus ditunjukkan dengan percepatan proses pembebasan lahan, yang informasi dari ketua DPRD Jember anggarannya sudah siap sejak awal tahun anggaran 2016 lalu.

Sementara Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni mengatakan, DPRD Jember bersama Mantab PJ Bupati Jember Supaad, dalam APBD awal lalu sudah mengalokasikan anggaran senilai 25 milyar rupiah untuk pembebasan lahan. Namun sejauh ini DPRD Jember belum mendapat informasi tentang progres yang sudah dilakukan.

Dengan kata lain lanjut Thoif, jika nantinya pembangunan JLS di Jember tidak selesai, bisa diartikan Pemkab Jember sendiri yang menggagalkan rencana tersebut. Sebab pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemkab, merupakan pintu masuk pembangunan JLS.

Jalur Lintas Selatan merupakan progam pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah pusat, yang terbentang di seluruh sisi selatan Pulau Jawa. Di Kabupaten Jember sendiri akan melewati 7 kecamatan, sepanjang 83 kilometer dengan lebar jalan 20 sampai 24 meter.

(562 views)