MUI Jember Desak Kapolres dan Bupati Tegas Lindungi Warga dari Dampak Sound Horeg

Kawan KISS FM.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember mendesak Kapolres dan Bupati Jember segera mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak aktivitas sound horeg. MUI menilai, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak boleh terus menunda penyelesaian persoalan tersebut karena menyangkut hak dasar masyarakat yang selama ini merasa terganggu.

Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Jember, Moh. Kholili, Senin, 16 November, mengatakan kepolisian harus berani menegakkan peraturan perundang-undangan terhadap aktivitas sound horeg yang terbukti mengganggu ketertiban dan hak masyarakat.

Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang dapat menjadi dasar penindakan, baik dalam KUHP maupun peraturan lalu lintas. Karena itu, Kapolres Jember diminta tidak ragu menjalankan kewenangannya untuk memastikan hak seluruh masyarakat terlindungi.

Kholili menyebut, selama ini MUI terus menerima pengaduan warga yang terdampak aktivitas sound horeg. Keluhan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai pasien rumah sakit yang terganggu dentuman dan getaran suara, anak-anak yang membutuhkan ketenangan untuk belajar, hingga pekerja dan pengemudi ojek yang aktivitasnya terhambat.

Bahkan, terdapat laporan pengemudi ojek yang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mengantarkan penumpang karena terjebak kemacetan akibat kegiatan sound horeg. Akibatnya, penumpang tersebut terlambat menghadiri prosesi takziah.

Kondisi tersebut, menurut Kholili, menunjukkan bahwa persoalan sound horeg bukan semata-mata menyangkut perbedaan selera hiburan, melainkan sudah berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat luas.

Selain kepolisian, MUI juga mendesak Bupati Jember segera mengambil kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Kholili meminta pemerintah daerah tidak terus mengulur waktu dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

Menurutnya, Bupati harus berani mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan, warga kecil, dan anak-anak yang selama ini terdampak.

Ia juga mengingatkan, hak pelaku usaha sound system untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak tetap harus dihormati. Namun, aktivitas usaha tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak orang lain, terlebih jika berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

Kholili menegaskan, kepentingan penyelamatan dan perlindungan jiwa harus menjadi prioritas dibandingkan kepentingan hiburan maupun ekonomi.

MUI berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan mengenai pengaturan aktivitas sound horeg, termasuk melalui regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia juga meminta Kapolres Jember menegakkan hukum secara adil dan tidak ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara Bupati diminta tidak menjadikan pertimbangan politik sebagai alasan untuk menghindari keputusan yang diperlukan demi melindungi masyarakat.

Kholili menegaskan, sikap MUI tersebut bukan untuk membela kepentingan kelompok tertentu, melainkan menyuarakan keluhan masyarakat yang selama ini merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan.

<<<< ULIL

(51 views)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.