Kawan KISS FM.
Korps HMI-Wati (Kohati) HMI Cabang Jember mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, termasuk pembalut. Selain mendorong penghapusan PPN di tingkat nasional, Kohati meminta Pemerintah Kabupaten Jember menyusun kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
Aspirasi tersebut disampaikan Kohati HMI Cabang Jember dalam hearing bersama Komisi D DPRD Jember dan Dinas Kesehatan di Ruang Banmus DPRD Jember, Jumat, 6 November 2026. Dalam pertemuan itu, Kohati menyerahkan naskah kajian kebijakan publik tentang keadilan menstruasi dan mendorong adanya tindak lanjut konkret dari legislatif maupun organisasi perangkat daerah terkait.
Ketua Kohati HMI Cabang Jember, Yunda Hani, menilai produk menstruasi selama ini masih diperlakukan sebagai barang konsumsi biasa yang dikenai PPN. Padahal, pembalut merupakan kebutuhan dasar biologis perempuan sehingga keterjangkauannya perlu mendapat perhatian, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Meski demikian, Hani mengakui kebijakan PPN merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah didorong mengambil langkah sesuai kewenangannya dengan menyusun kebijakan pelayanan publik berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat.
Kohati mengusulkan tiga langkah tindak lanjut, yakni menggelar forum lintas organisasi perangkat daerah (OPD), melakukan pemetaan kebutuhan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengkaji kemungkinan pelaksanaan program percontohan.
Menurut Hani, keadilan menstruasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan perempuan, tetapi juga berpengaruh terhadap akses pendidikan, sanitasi, dan pembangunan daerah. Sebab, keterbatasan akses terhadap pembalut maupun fasilitas sanitasi yang layak berpotensi membuat siswi tidak masuk sekolah selama menstruasi.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, menyambut positif masukan Kohati. Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan telah melakukan upaya peningkatan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi perempuan, khususnya terkait menstruasi.
Salah satunya melalui bimbingan teknis bagi para guru agar memiliki pemahaman mengenai aspek psikologis serta kesiapan lembaga pendidikan dalam memberikan pendampingan kepada siswi yang mulai memasuki masa menstruasi.
Selain edukasi, Dinas Pendidikan juga memasukkan pembangunan fasilitas toilet dalam program revitalisasi sekolah. Bahkan, terdapat perencanaan rasio fasilitas sanitasi dengan target satu kelas memiliki satu toilet untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Nindi Naida, mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dalam meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi dan penyediaan fasilitas sanitasi di sekolah. Namun, ia berharap Dinas Pendidikan dapat menyampaikan daftar sekolah yang telah menerapkan program tersebut agar bisa dijadikan contoh dan direplikasi oleh sekolah maupun daerah lainnya.
<<<<HAFIT
(38 views)