
Kawan KISS FM.
Ratusan pegiat sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Senin, 16 November 2026. Mereka meminta pemerintah daerah mengatur keberadaan sound system melalui Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum) secara adil, tanpa menerapkan larangan secara menyeluruh.
Dalam aksi tersebut, massa membawa puluhan unit sound system yang diangkut menggunakan truk, dan mendapat dukungan ribuan peserta yang memadati kawasan sekitar Alun-Alun Jember Nusantara.
Mereka menyuarakan tuntutan bertajuk “Suara Bersama, Bukan Dilarang, Atur dengan Bijak”.
Perwakilan JSSC kemudian diterima sejumlah anggota DPRD Jember dan Asisten Administrasi Umum atau Asisten III Pemkab Jember di Kantor Pemkab Jember.
Ketua JSSC, HM Arif Sugiartani, menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah daerah. Di antaranya menolak pelarangan sound system secara menyeluruh, membuka ruang dialog untuk menyusun aturan bersama, serta menghargai keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada jasa penyewaan sound system.
Selain itu, JSSC meminta para pelaku usaha sound system tetap bertanggung jawab dan menghormati kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar.
Arif berharap DPRD, Pemkab Jember, MUI, dan JSSC segera duduk bersama untuk membahas aturan tersebut. Ia memberikan tenggat waktu maksimal dua minggu agar dialog dan pembahasan bersama dapat terlaksana.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Jember, Imam Sudarmaji, menyambut baik aspirasi yang disampaikan JSSC. Ia memastikan pemerintah daerah tidak bermaksud melarang keberadaan sound system. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui dialog dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Hasil pembahasan nantinya akan disampaikan kepada Bupati Jember, Muhammad Fawait. Pemkab Jember juga menyatakan kesiapannya memfasilitasi forum dialog untuk mencari titik temu antara kepentingan pelaku usaha sound system dan kenyamanan masyarakat.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, yang menangani pembahasan Raperda Trantibum, menyatakan siap menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas pengaturan sound system. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Budi menegaskan, Raperda Trantibum bukan dimaksudkan untuk menghapus atau melarang usaha sound system. Namun, aktivitas tersebut perlu diatur, termasuk terkait batas tingkat kebisingan atau desibel dan penggunaan subwoofer, agar tidak mengganggu kesehatan maupun kenyamanan masyarakat.
<<<< HAFIT
(54 views)